SAMARINDA
-
Kepala Bidang (Kabid) Kerjasama Setprov Kaltim Tri M Rahayu mengungkapkan, masyarakat
Pulau Balabalagan yang merupakan mayoritas masyarakat beridentitas Sulbar,
justru berharap ingin menjadi warga Kaltim.
Menurutnya, keinginan masyarakat
yang ingin kembali kepangkuan Kaltim karena akses menuju ke Sulbar sangat jauh
dan membutuhkan waktu perjalanan panjang dan menelan ongkos yang banyak. Bahkan,
ketika warga setempat hendak mengurus keperluan adminstrasi ke sana (Sulbar) mereka
terlebih dahulu transit ke Balikpapan.
“Saya pun heran dengan
insisatif masyarakat Balabalagan yang justru memilih mengadu hal demikian ke
Pemprov Kaltim dan Pemkab Paser, ketimbang langsung ke Pemprov Sulbar. Warga di sana, lebih memilih menjadi warga
Kaltim ketimbang Sulbar,” jelasnya.
Ia mengatakan, saat ini di
gugusan kepulauan tersebut masih terdapat banyak pulau yang tidak bernama dan
bahkan belum ditetapkan oleh Pemprov Sulbar. Menurut dia, justru masyarakat di
sana yang berinsiatif untuk memberi nama beberapa pulau dengan berkonsultasi ke
Pemkab Paser dan Pemprov Kaltim.
“Ini yang kami heran, untuk
membuat nama pulau saja mereka tidak berkonsultasi ke Sulbar tapi justru ke
kami,” imbuhnya.
Selain itu, kehidupan
masyarakat di sana lanjut dia juga jauh dari asa. Dikatakan Tri, masyarakat
Pulau Balabalagan justru mengeluh dengan biaya transportasi yang mahal, hanya
untuk sekedar mengurus keperluan adminstrasi ke Sulbar. “Itu yang kami heran. Katanya
masyarakat Sulbar, tapi ngeluhnya justru ke kami,” ujarnya.
Dijelaskan, jarak antara
pulau ke Sulbar dipisah oleh palung laut sedalam 53 mil dan arus laut di sana
sangat tinggi. Sementara transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat
setempat merupakan armada laut. Untuk itu, Pemprov beserta jajaran legislative dan
dan sejumlah pejabat kementerian berencana berkunjung ke kepulauan tersebut
pada 7 November mendatang untuk memantau langsung kondisi masyarakat Pulau
Balabalagan. (mro214/korankaltim.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar