SK Gubernur Belum Turun, Hambat Kinerja DPRD

TANA PASER – Kinerja DPRD dan Pemkab Paser ter-ganjal Surat Ke-putusan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang belum keluar hi-ngga saat ini. Surat tersebut nantinya memuat pe-ngesahan nama-nama pim-pinan DPRD definitif yang telah diusulkan parpol pemenang pemilu legislatif lalu.

Kasubbag Humas dan Protokol DPRD Paser Rizky Noviar mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan tiga nama yang akan menduduki kursi pimpinan DPRD kepada Gubernur. “Kami telah mengusulkan nama-nama pimpinan DPRD Paser kepada Gubernur sejak sepekan lalu,” kata Rizky, kemarin.

Dia menerangkan, DPD II Partai Golkar telah mengusulkan Kaharuddin untuk menduduki jabatan Ketua DPRD. Sementara Partai Demokrat sebagai parpol pemenang kedua pada Pileg lalu, telah mengusulkan Ridhawati Suryana sebagai Wakil Ketua DPRD. Sedangkan pemenang ketiga yang ditempati PPP, mengajukan Abdul Latif Thaha juga sebagai Wakil Ketua DPRD Paser.

“Penetapan pimpinan DPRD akan dilakukan melalui sidang paripurna istimewa DPRD setelah ada SK dari Gubernur Kaltim yang berisi nama-nama yang diposisikan menduduki jabatan pim-pinan DPRD. Harapan kita, SK pimpinan DPRD dari Gubernur itu turun se-cepatnya agar DPRD bisa menggelar sidang paripurna istimewa,” ujarnya.

Selain mengirimkan nama yang akan men-duduki pimpinan DPRD, lanjut Rizky, pihaknya juga telah me-ngirimkan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang sudah disusun anggota DPRD periode saat ini. “DPRD yang baru sudah menyelesaikan penyusunan Tatib dan kode etik DPRD sehingga kita kirimkan pula kepada Gubernur,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Paser Kaharuddin mengatakan, hingga saat ini, DPRD masioh belum bisa berbuat banyak dalam mengawal dan me-laksanakan aspirasi masyarakat, disebabkan unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk.

“Roda legislatif belum bisa bergerak karena masih sementara dan belum definitif. Jadi kami masih belum memiliki we-wenang. Selain itu, alat kelengkapan juga belum terbentuk. Padahal sudah banyak aspirasi masyarakat yang sudah kami terima,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Kasubbag Humas Pemkab Paser Najaluddin membenarkan bahwa kinerja seluru SKPD di lingkungan Pemkab Paser juga ikut terhambat. pasalnya DPRD belum menetapkan APBD-P. “Iya, banyak kegiatan dan program dari SKPD belum dilaksanakan. Dikarenakan masih menunggu disahkannya APBD-P,” tegasnya. (sur)