TANA PASER – Pelantikan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser periode 2014-2019, Senin (18/8) diwarnai aksi demonstrasi dari sejumlah aktivis tergabung dalam Aliansi Reformasi Parlemen Bersih (ARPB) Paser. Massa terdiri perwakilan organisasi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), berkumpul di simpang empat Jl. Jendral Sudirman, kemudian menyisir ke arah gedung DPRD Paser sambil membentangkan sepanduk.
Para demonstran meminta kepada anggota dewan untuk tidak lupa kepada rakyat. Karena wakil rakyat memiliki tugas mensejahterakan rakyat dan mengawasi eksekutif, bukan hanya duduk manis di kursi empuk DPRD. Koordinator aksi Subhan Arafat mengatakan, Paser memiliki sejarah buruk terkait kinerja dewan, selama ini terkesan mem-biarkan. Dengan kata lain bisa ikut berperan serta mendukung budaya pemerintahan yang tidak sehat. “Kedepannya, kami berharap penuh kepada parlemen yang hari ini dilantik, supaya bisa lebih mengawasi kinerja dan kebijakan yang diambil, baik dari eksekutif maupun legislative. Apalagi, ketika menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.
Dalam aksi tersebut, lanjut Subhan, ARPB Paser membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan. Ada empat tuntutan kepada para wakil rakyat yang sedang dilantik ini. Pertama, menuntut DPRD Paser untuk segera mengusut dan adili skandal mafia pembangunan RSU Panglima Sebaya. Kedua, menuntut DPRD Paser segera bentuk pansus proyek pemasangan instalasi PDAM se-Kabupaten Paser yang hingga kini belum bisa dirasakan. Ketiga, segera menindak tegas aktifitas pelaku kejahatan per-tambangan dan perkebunan perusak lingkungan. Terakhir, empat me-nuntut DPRD Paser mengevaluasi dan menindak jasa penyedia kavling tanah dan perumahan yang tidak sesuai dengan RTRWK dan Amdal. “Selain menggelar aksi damai, juga membagi-bagikan selebaran berisi empat tuntutan atau pernyataan tegas kami untuk DPRD terlantik,” tukasnya.
Menurutnya, contoh nyata yang saat ini terjadi di Kabupaten Paser adalah kawasan hijau semakin menyempit, pencemaran limbah pertambangan dan perkebunan, mekanisme pelelangan dan pemilihan rekanan kerja kontraktor pem-bangunan yang tidak sehat. “Inikan, pemandangan yang sudah tidak asing kami dapati disini (Paser,red). (sur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar